PERMAINAN BAHASA DALAM KONTRAK

Di karcis parkir kendaraan tertulis kontrak yang bertuliskan ”Barang hilang atau rusak ditanggung sendiri. ” Di rak barang pecah belah supermarket tertera tulisan “Pecah berarti membeli. ” Saat menandatangani perjanjian atau kontrak kredit di bank, kita dipaksa menyetujui klausul ”Debitur tunduk kepada peraturan yang sudah berlaku dan yang akan ditetapkan kemudian. ” Dan masih banyak lagi peraturan yang ditetapkan sepihak oleh pelaku usaha untuk melindungi kepentingan mereka. Dengan bahasa tulis penjual barang atau jasa bisa memaksa orang lain tunduk dan patuh pada peraturan yang mereka buat.

Dalam bisnis, bahasa telah menempati posisi sangat penting, salah satunya berupa bahasa kontrak. Bahasa dalam kontrak atau perjanjian biasanya bersifat tegas, lugas, dan bahkan mengancam. Istilah yang paling populer dalam bahasa kontrak adalah wanprestasi atau cidera janji atau ingkar janji. Jargon ini menjadi sangat ditakuti karena diikuti oleh jargon-jargon yang tidak kalah seramnya: gugatan perdata, laporan penggelapan, penipuan, ancaman hukuman, ganti rugi, blacklist, lelang agunan, eksekusi jaminan, dan sebagainya. Istilah-istilah perdata tersebut menjadi sangat menakutkan bagi pihak yang berada pada posisi salah, kalah, atau lemah. Belum lagi ancaman fisik maupun psikologis yang diterorkan oleh para debt collector yang bertampang sangar dan tidak bersahabat. Itulah faktanya, bahwa meskipun para juru tagih ini diberi label yang lebih ’ramah’ sebagai staf penagihan, misalnya, tetap saja membuat debitur tertekan.

Kontrak atau perjanjian sepihak atau (lagi-lagi diperhalus bahasanya menjadi klausula baku),  sudah disiapkan sedemikian rupa oleh pelaku usaha yang bersifat mengikat tanggungjawab pihak lain. Model ini banyak digunakan dalam bidang pembiayaan kredit, pembiayaan konsumen, utang-piutang, investasi, dan sebagainya. Klausula baku banyak mengandung sejumlah kelemahan.  Pertama, ’perjanjian’ itu menggunakan huruf yang terlalu kecil dan ditulis dengan warna yang tidak kontras dengan warna kertasnya. Kedua, perjanjian itu menggunakan bahasa atau istilah yang sulit dipahami debitur. Debitur yang tidak kritis bisa terjebak pada perangkap bahasa ini. Ketiga,  tidak mungkin debitur punya cukup waktu untuk membaca perjanjian secara teliti, sehingga kadang mereka dipaksa oleh karyawan bank untuk segera menandatanganinya. Di sisi lain konsumen sering  tergesa, tidak cermat, atau tidak sepenuhnya memahami isi kontrak. Keempat, faktor eksternal seperti ruangan yang gelap, tempat tidak nyaman, dsb turut memperburuk keadaan.

Klausula baku disiapkan oleh pelaku usaha dengan pertimbangan efisiensi dan standardisasi. Bagi pelaku usaha, cara seperti menghemat banyak waktu, tenaga, dan uang karena mereka bisa mencetak lembar perjanjian dalam jumlah besar sekaligus, dan petugas pelaksana tinggal menyodorkannya kepada konsumen. Dengan format yang standar, staf perusahaan juga bisa lebih mudah memahami dan menguasai isi perjanjian. Tapi konsumen banyak dirugikan. Dari segi substansi, konsumen belum tentu sepakat dengan isi perjanjian atau kontrak atau klausula baku tersebut karena ditentukan sepihak oleh pelaku usaha. Dari segi mekanisme penandatanganan kontrak yang sering intimidatif. Yang juga penting dicermati adalah bahwa dari segi bahasa, konsumen juga tidak selalu tahu dan memahami isinya karena menggunakan istilah-istilah hukum dan bisnis yang tidak familiar. Belum lagi karena kontrak itu menggunakan kalimat kompleks, kalimat majemuk, dan sangat panjang.   Akhirnya, pameo lama perlu kita ingat kembali: Teliti Sebelum Membeli. . . . . . Hati-hati sebelum mendantangani perjanjian atau kontrak.

Bahasa Promosi sering Menyesatkan

Di karcis parkir kendaraan tertulis kontrak yang bertuliskan ”Barang hilang atau rusak ditanggung sendiri. ” Di rak barang pecah belah supermarket tertera tulisan “Pecah berarti membeli. ” Saat menandatangani perjanjian atau kontrak kredit di bank, kita dipaksa menyetujui klausul ”Debitur tunduk kepada peraturan yang sudah berlaku dan yang akan ditetapkan kemudian. ” Dan masih banyak lagi peraturan yang ditetapkan sepihak oleh pelaku usaha untuk melindungi kepentingan mereka. Dengan bahasa tulis penjual barang atau jasa bisa memaksa orang lain tunduk dan patuh pada peraturan yang mereka buat.

Dalam bisnis, bahasa telah menempati posisi sangat penting, salah satunya berupa bahasa kontrak. Bahasa dalam kontrak atau perjanjian biasanya bersifat tegas, lugas, dan bahkan mengancam. Istilah yang paling populer dalam bahasa kontrak adalah wanprestasi atau cidera janji atau ingkar janji. Jargon ini menjadi sangat ditakuti karena diikuti oleh jargon-jargon yang tidak kalah seramnya: gugatan perdata, laporan penggelapan, penipuan, ancaman hukuman, ganti rugi, blacklist, lelang agunan, eksekusi jaminan, dan sebagainya. Istilah-istilah perdata tersebut menjadi sangat menakutkan bagi pihak yang berada pada posisi salah, kalah, atau lemah. Belum lagi ancaman fisik maupun psikologis yang diterorkan oleh para debt collector yang bertampang sangar dan tidak bersahabat. Itulah faktanya, bahwa meskipun para juru tagih ini diberi label yang lebih ’ramah’ sebagai staf penagihan, misalnya, tetap saja membuat debitur tertekan.

Kontrak atau perjanjian sepihak atau (lagi-lagi diperhalus bahasanya menjadi klausula baku),  sudah disiapkan sedemikian rupa oleh pelaku usaha yang bersifat mengikat tanggungjawab pihak lain. Model ini banyak digunakan dalam bidang pembiayaan kredit, pembiayaan konsumen, utang-piutang, investasi, dan sebagainya. Klausula baku banyak mengandung sejumlah kelemahan.  Pertama, ’perjanjian’ itu menggunakan huruf yang terlalu kecil dan ditulis dengan warna yang tidak kontras dengan warna kertasnya. Kedua, perjanjian itu menggunakan bahasa atau istilah yang sulit dipahami debitur. Debitur yang tidak kritis bisa terjebak pada perangkap bahasa ini. Ketiga,  tidak mungkin debitur punya cukup waktu untuk membaca perjanjian secara teliti, sehingga kadang mereka dipaksa oleh karyawan bank untuk segera menandatanganinya. Di sisi lain konsumen sering  tergesa, tidak cermat, atau tidak sepenuhnya memahami isi kontrak. Keempat, faktor eksternal seperti ruangan yang gelap, tempat tidak nyaman, dsb turut memperburuk keadaan.

Klausula baku disiapkan oleh pelaku usaha dengan pertimbangan efisiensi dan standardisasi. Bagi pelaku usaha, cara seperti menghemat banyak waktu, tenaga, dan uang karena mereka bisa mencetak lembar perjanjian dalam jumlah besar sekaligus, dan petugas pelaksana tinggal menyodorkannya kepada konsumen. Dengan format yang standar, staf perusahaan juga bisa lebih mudah memahami dan menguasai isi perjanjian. Tapi konsumen banyak dirugikan. Dari segi substansi, konsumen belum tentu sepakat dengan isi perjanjian atau kontrak atau klausula baku tersebut karena ditentukan sepihak oleh pelaku usaha. Dari segi mekanisme penandatanganan kontrak yang sering intimidatif. Yang juga penting dicermati adalah bahwa dari segi bahasa, konsumen juga tidak selalu tahu dan memahami isinya karena menggunakan istilah-istilah hukum dan bisnis yang tidak familiar. Belum lagi karena kontrak itu menggunakan kalimat kompleks, kalimat majemuk, dan sangat panjang.   Akhirnya, pameo lama perlu kita ingat kembali: Teliti Sebelum Membeli. . . . . . Hati-hati sebelum mendantangani perjanjian atau kontrak.

 

Leave a Reply